BAB 2
SISTEM PEMERINTAHAN
Standar
KompetensiMengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar
1.4
Menganalisis
sistem pemerintahan di berbagai Negara.
1.5
Menganalisis Pelaksanaan sistem pemerintahan
Negara Indonesia.
1.6
Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan
yang berlaku di Indonesia dengan Negara lain.
A. Sistem Pemerintahan
1.
Pengertian
Sistem
Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Hubungan tersebut
menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian. Unsur-unsur dalam system
meliputi hal-hal berikut
1.Seperangkat komponen , elemen , bagian.
2. Saling berkaitan dan tergantung.
3. Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu)
4. Memiliki peranan dan tujuan.
2. Pengertian Pemerintah
Pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas maupun dalam
arti sempit a. Pemerintah dalam arti luas adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara, meliputi badan eksekutif, legislatif , dan yudikatif.
b. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet)
3. Pembagian Sistem
pemerintahan.
Pada dasarnya system pemerintahan menyangkut
bagaimana mengatur bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu Negara,
terutama lembaga eksekutif dan legislatif. Secara umum system pemerintahan
dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Sistem pemerintahan presidensial adalah system
pemerintahan antara eksekutif dan legislatif tidak mempunyai hubungan timbal
balik dan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada legislatif. Sistem
pemerintahan presidensial mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut.
1.
Kekuasaan
pemerintahan (eksekutif ) terpusat pada satu orang , yaitu presiden artinya
presiden berkedudukan selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan.
2.
Presiden
dibantu menteri-menteri yang diangkat dan
bertanggungjawab padanya.
3.
Masa
jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.
4.
Presiden
dan para mentri tidak bertanggungjawab kepada parlemen.
5.
Presiden
tidak dapat membubarkan Parlemen.
6.
Presiden
tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Contoh Penerapan system pemerintahan Presidensiil di Amerika Serikat
i. Badan eksekutif terdiri dari presiden beserta
menteri-menteri yang merupakan pembantuan.
ii. Presiden merupakan Chief Executif
(kepala eksekutif) dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali
untuk masa jabatan kedua.
iii. Presiden sama sekali
terpisah dari badan legislatif dan tidak mempengaruhi organisasi dan
penyelenggaraan pekerjaan Kongres.
iv. Presiden tidak dapat
membubarkan Kongres dan sebaliknya Kongres juga tidak dapat menjatuhkan
Presiden.
v. Mayoritas Undang-undang
disiapkan pemerintah dan diajukan dalam Kongres dengan perantaraan anggota
separtai dalam Kongres.
vi. Presiden memiliki wewenang
untuk menjatuhkan veto atas suatu
rancangan Undang-undang yang telah diterima baik oleh Kongres, tapi jika
rancangan Undang-undang itu diterima 2/3 dalam setiap majelis, maka veto
presiden dianggap batal.
vii. Dalam rangka checks and
balances, presiden boleh memilih menterinya sendiri, akan tetapi untuk jabatan
Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui senat. Demikian pula untuk setiap
perjanjian Internasional yang sudah ditandatangani presiden harus disetujui
senat.
Kelebihan dan kelemahan system pemerintahan Presidensiil
Kelebihan dari system pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut :
a.
Adanya
stabilitas pemerintahan, karena tidak dapat dijatuhkan parlemen.
b.
Program
pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik karena waktunya sudah tertentu tanpa
terganggu oleh krisis kabinet.
c.
Penyalahgunaan
pengawasan/control oleh parlemen dapat dihindari, karena masing-masing
mempunyai kedudukan yang sejajar.
Kelemahan dari system pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut :
a.
Karena
pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar menyebabkan adanya kecenderungan
otoriter.
b.
Kurangnya
pengawasan/control terhadap pemerintah.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan Parlementer adalah system
pemerintahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang bersifat
timbal balik dan saling mempengaruhi. Sistem pemerintahan Parlementer mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :
1. Kedudukan kepala Negara tidak dapat diganggu gugat.
2.Kabinet yang dipimpin perdana mentri bertanggungjawab kepada Parlemen.
3.Susunan anggota dan program cabinet didasarkan atas suara terbanyak
dalam parlemen.
4.Kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan setiap waktu oleh parlemen.
5.Kedudukan kepala Negara dan kepala pemerintahan tidak terletak dalam
satu tangan.
Contoh Penerapan system pemerintahan Parlementer di
Inggris
i. Kepala Negara dipegang oleh
Raja /Ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu gugat .
ii. Peraturan
perundang-undangan dalam penyelenggaraan Negara lebih banyak bersifat konvensi
(peraturan tidak tertulis).
iii. Kekuasaan pemerintah berada
di tangan Perdana Menteri yang memimpin menteri atau sering disebut Cabinet
Government (Pemerintahan Kabinet) .Perdana Menteri mempunyai kekuasaan cukup
besar ,antara lain memimpin cabinet yang anggotanya telah dipilih sendiri,
membimbing Majelis Rendah, menjadi penghubung dengan Raja, memimpin partai
mayoritas.
iv. Kabinet yang tidak
memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus segera meletakan jabatan.
v. Perdana Menteri
sewaktu-waktu dapat mengadakan Pemilu sebelum masa jabatan Parlemen yang
lamanya lima tahun berahir.
vi. Hanya ada dua Partai besar
(Partai Konservatif dan Partai Buruh) sehingga partai yang memenangkan Pemilu memperoleh dukungan mayoritas menjadi
penguasa, sedangkan yang kalah menjadi oposisi.
Kelebihan dan kelemahan system pemerintahan Parlementer
Kelebihan sistem pemerintahan Parlementer adalah sebagai berikut :
a.
Sistem
pengawasan/control terhadap pemerintah dapat dijalankan secara terus menerus
,sehingga mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah
(Eksekutif) .
b.
Program pemerintah mencerminkan aspirasi mayoritas rakyat, karena untuk dapat
dilaksanakan dengan baik program tersebut harus sejalan dengan parlemen.
Kelemahan system pemerintahan Parlementer adalah sebagai berikut :
a.
Pemerintahan
tidak stabil /labil karena dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen.
b.
Program
pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena waktu yang tidak dapat
ditentukan.
Tugas Siswa 1
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar
!
1.
Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti sempit dan
pemerintah dalam arti luas !
2.
Sebutkan
minimal 4 ciri-ciri system pemerintahan
Presidensiil !
3.
Sebutkan minimal 4 ciri-ciri sistem pemerintahan
Parlementer !
4.
Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan
presidensiil !
5.
Sebutkan contoh penerapan sistem pemerintahan presidensiil
di Amerika Serikat !
6.
Sebutkan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 setelah
adanya amandemen !
7.
Jelaskan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik !
8.
Jelaskan bentuk-bentuk pemerintahan di dunia menurut
teori modern !
Achmad Syaefudin Kusmin, 2004, Kewarganegaraan SMA ,Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta
Ahmad Roestandi,SH, 1986, Tata Negara jilid 2 untuk SMA, Bandung, CV Armico
Bambang Suteng dkk,2007,Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, Jakarta , Penerbit Erlangga
Budianto,Drs.2000, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU kelas 3, Jakarta : Erlangga
Idrus Affandi, 1994, Tata Negara untuk SMU kelas 3, Jakarta, Depdikbud
Permata ,2009, Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 , Cahaya Pustaka, Solo
Suparlan Al-Hakim,Drs,Msi, 2009, Makalah Kewarganegaraan, P4TK PKn dan IPS Malang
.
Latihan Soal Semester 1
I. Berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c, d,
atau e didepan jawaban yang paling benar pada lembar jawaban yang tersedia
1. Kedudukan
dan peran utama Pancasila menurut Tap MPR no. XVIII/ MPR/ 1998 adalah….
a.
kepribadian bangsa
b.
sumber hukum
c.
pandangan hidup
d. dasar
negara
e.
cita-cita bangsa
2. Pancasila
merupakan falsafah bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia
sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis karena….
a. berlandaskan
pada prinsip musyawarah mufakat
b. mengandung
nilai-nilai religius
c. dapat
berinteraksi dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat
d. melekat erat
dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan
Negara Indonesia
e. berisikan
perilaku kekeluargaan dan kegotong- royongan
3. Nilai
dasar Pancasila yang universal dan abadi dapat kita temukan dalam….
a.
pembukaan UUD 1945
b.
batang tubuh UUD 1945
c.
penjelasan umum UUD 1945
d.
amandemen UUD 1945
e.
naskah proklamasi kemerdekaan
4. Nilai
Pancasila dapat bersifat imperatif apabila berkedudukan sebagai….
a.
pandangan hidup
b.
perjanjian luhur
c. dasar
Negara
d. jiwa
dan kepribadian bangsa
e.
tujuan
5. Pancasila
sebagai paradigma pembangunan politik mengharuskan setiap warga Negara
ditempatkan sebagai….
a. obyek
politik
b.
subyek politik
c.
penyalur aspirasi politik
d.
anggota organisasi politik
e.
sasaran politik
6. Pokok
pikiran kedua dalam pembukaan UUD 1945 yang selaras dengan rumusan tujuan
Negara serta pembangunan nasional adalah….
a.
melindungi segenap bangsa Indonesia
b.
memajukan kesejahteraan umum
c.
mencerdaskan kehidupan bangsa
d.
melaksanakan ketertiban dunia
e.
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
7. Setelah
UUD 1945 mengalami amandemen yang keempat
kalinya maka anggota MPR terdiri atas….
a.
seluruh anggota DPR ditambah DPD
b.
seluruh anggota DPR ditambah utusan daerah
c.
seluruh anggota DPR ditambah utusan daerah dan wakil golongan
d.
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD
Kabupaten/ kota
e.
anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD
Kabupaten/ kota
8. Pancasila
merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan
bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila memiliki arti sebagai….
a. dasar
Negara
b.
pandangan hidup
c.
sumber hukum dasar
d.
kepribadian bangsa
e.
tujuan yang ingin dicapai
9. Nilai-nilai
yang dimiliki oleh ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah….
a. dasar
dan prakarsa
b. dasar
dan instrumental
c.
hakiki dan praksis
d. dasar
instrumental dan praksis
e. dasar,
hakiki, dan praksis
10. Rumusan
dasar Negara Pancasila yang sah dan benar secara Yuridis Konstitusional adalah
rumusan yang tercantum dalam….
a.
Pembukaan UUD 1945
b.
Piagam Jakarta
c. Tap
MPR No. III/ MPR/ 2000
d. Tap
MPRS No. XX/MPRS/ 1996
e. Inpres
No.13 tahun 1968
11. Pancasila
dapat menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam baik
suku,budaya, adat istiadat, agama, karena Pancasila…
a.
menjadi penentu keberhasilan pembangunan
yang kita laksanakan
b.
sebagai filter terhadap masuknya kebudayaan
asing di Indonesia
c.
menangkal segala ancaman yang datang dari
dalam dan dari luar
d.
menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama diatas keanekaragaman
e.sebagai
penyaring masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia
12. Keyakinan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ajaran Pancasila diamalkan sesuai dengan…
a.
nilai-nilai instrumental
b.
penilaian kita masing-masing
c. hukum
dan UUD 1945
d.
nilai-nilai dalam masyarakat
e. agama
dan
kepercayaan masing-masing
13. Rumusan
Pancalisa yang dipergunakan hingga sekarang adalah yang ditetapkan pada
tanggal….
a. 17
Agustus 1945 d. 18 Agustus 1945
b. 22
Juni 1945 e. 1 Juni 1945
c. 27
Desember 1945
14. Memaksakan
pendirian diri sendiri kepada orang lain tidak sesuai dengan sila-sila
Pancasila terutama sila….
a.
Ketuhanan Yang Maha Esa
b.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
c.
Persatuan Indonesia
d.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam
permusyawaratan / perwakilan
e.Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
15. Pancasila
sering dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang artinya
Pancasila merupakan….
a.
pedoman tingkah laku bagi setiap warga Negara dalam berbangsa dan bernegara
b.
nilai-nilai luhur yang berperan sebagai pengatur tingkah
laku pribadi dalam mencapai tujuan
c.
jatidiri bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di
dunia
d. rumusan cita-cita
yang ingin diwujudkan sebagai hasil kesepakatan bersama wakil-wakil
rakyat
e.pedoman
dasar untuk penyelenggaraan Negara
16. Dibawah
ini yang bukan termasuk unsur-unsur ideologi adalah….
a.
tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok
b.
mempunyai sanksi yang memaksa
c.
pedoman tentang cara hidup
d.
dipegang teguh oleh kelompok yang
meyakininya
e.
seperangkat gagasan yang disusun secara
sistematika
17. Usaha
mengamalkan sila keempat Pancasila dalam lingkungan sekolah dapat diwujudkan
dalam bentuk….
a.
belajar tekun untuk mencapai nilai yang tinggi
b.
memanfaatkan waktu kosong untuk membaca
buku di perpustakaan
c.
belajar bersama untuk mencapai prestasi yang lebih baik
d.
berdiskusi antar teman agar dapat berpikir
secara kritis dan demokratis
e.
latihan berbaris untuk mempertebal semangat
kebangsaan
18. Dibawah
ini merupakan wujud sikap positif terhadap Nilai Kemanusiaan yaitu….
a.
membela kebenaran dan keadilan
b.
menghormati pendapat orang lain
c.
menciptakan persatuan dan kesatuan
d.
menghapus kesenjangan sosial
e.
meningkatkan kesejahteraan dan keadilan
19. Semangat
dan isi Sumpah pemuda sebenarnya meletakkan dasar pengamalan Pancasila, sila….
a.
Ketuhanan Yang Maha Esa
b.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
c.
Persatuan Indonesia
d.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam
permusyawaratan / perwakilan
e.Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
20. Nilai
Pancasila yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah disebut….
a .nilai
instrumental d. nilai praktis
b. nilai
dasar e.nilai operasional
c. nilai
praksis
21. Salah satu
kelebihan sistem pemerintahan parlementer adalah….
a.
perdana menteri dapat mengganti menteri tanpa
mengindahkan presiden
b.
banyak dipraktekkan di Negara maju
c.
pemerintah sering berganti-ganti akibat mosi
tidak percaya dari parlemen
d.
kontrol terhadap eksekutif dapat dilakukan
secara efektif oleh prlemen
e.
kekuasaan kepala Negara bersifat mutlak
22. Semua
dinamika ketatanegaraan RI berlangsung,
yang tidak pernah mengalami perubahan adalah….
a.
lembaga Negara
b.
sistem demokrasi
c.
bentuk negara
d. bentuk pemerintahan
e. sistem pemerintahan
23. Bentuk
pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang satu orang dan lebih
mengutamakan kepentingan penguasa sendiri disebut….
a.
monarki d. tirani
b.
anarki e.
diktator
c.
oligarki
24. Dalam UUD
1945 masih memperhatikan ajaran Trias Politika tetapi dalam pengertian….
a.
pelimpahan kekuasaan
b.
pemerataan kekuasaan
c.
penggabungan kekuasaan
d.
pembagian kekuasaan
e.
pemisahan kekuasaan
25. Pada masa
berlakunya UUD S 1950, bentuk Negara Indonesia adalah….
a.
serikat d.
republik
b.
kesatuan e. monarki
c.
federasi
26. Dalam
demokrasi parrmenter, kabinet bertanggung jawab kepada….
a. MPR d. MA
b. DPR e. Presiden
c.
Perdana menteri
27. Suatu
kabinet yang dibentuk tanpa terikat pada konstelasi kekuatan politik dalam
badan legislatif disebut….
a.
Presidensial d. Demokrasi
b.
Parlementer e.Ministerial
c. Ekstra Parlementer
28. Amandemen
pertama terhadap UUD 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden
yaitu….
a.DPR mengalami
kesulitan mengadakan pengawasan terhadap
kerja presiden
b.
cenderung kurang kerjasama dengan lembaga-
lembaga Negara lain
c.MPR tidak dapat mengevaluasi kinerja presiden dengan efektif
d. pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga Negara lain
e.adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter
29. Dengan
adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 945 mengakibatkan perubahan
sistem pemerintahan Indonesia dari….
a.
kabinet partai menjadi
kabinet nasional
b.
kabinet parlementer menjadi kabinet
presidensial
c.
kabinet presidensial menjadi kabinet
partai
d.
kabinet koalisi menjadi kabinet parlementer
e.
kabinet presidensial menjadi kabinet
parlementer
30. Dalam
sistem pemerintahan presidensial, presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah
masa jabatannya jika terbukti melanggar….
a. janji
kampanye d. konstitusi
b. tidak
disukai rakyat e. kesusilaan
c.
kenerjanya jelek
31. Menurut
Polybios pemerintahan senantiasa terjadi siklus perubahan bentuk pemerintahan
Aristokrasi bergeser menjadi….
a.
monarki d. demokrasi
b.
okhlolerasi e.oligarki
c.
tirani
32. Lembaga
perwakilan rakyat yang berasal dari utusan Negara bagian pada masa Republik
Indonesia Serikat 1949 adalah….
a. DPR d. KNIP
b.
Konstituante e. PPKI
c. Senat
33. Bentuk
Negara yang kita kenal dewasa ini hakikatnya ada dua yaitu….
a.
Republik dan Monarki
b.
Demokrasi dan Tirani
c.
Kesatuan dan Serikat
d.
Presidensiil dan Parlementer
e.
Negara mandat dan Uni
34. Pemerintah
dalam arti sempit adalah….
a. Dewan
Perwakilan Daerah
b. Dewan
Perwakilan Rakyat
c.
Presiden
d.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
e. MPR
dan DPR
35. Kegagalan
dalam melakukan percobaan demokrasi parlementer pada masa berlakunya UUD S 1950
disebabkan oleh….
a.
sistem multi partai sehingga tidak ada
partai yang mendapatkan suara mayoritas
b.demokrasi
parlementer yang didasarkan pada falsafah individualisme tidak cocok
dengan kepribadian bangsa
c. tidak adanya kedewasaan politik para pelaku politik
d. kualitas sumber daya manusia para pemimpin masih belum siap dengan sistem parlementer
e. partai-partai politik justru memperkuat
perbedaan (polarisasi) dikalangan
masyarakat
36. Menurut
sistem pemerintahan Amerika Serikat, presiden mempunyai kekuasaan
a.
sebagai kepala eksekutif dan legislatif
b.sebagai
kepala
eksekutif yang menunjuk
perdana menteri
c.kepala
Negara dan kepala pemerintahan
d.
kepala Negara federal
e.
kepala pemerintahan
37. Negara
Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini dinyatakan
dalam….
a. pasal
1 ayat (1) UUD 1945
b. pasal
1 ayat (2) UUD 1945
c. pasal
2 ayat (1) UUD 1945
d. pasal
2 ayat (2) UUD 1945
e. pasal
4 ayat (1) UUD 1945
38. Dibawah
ini yang bukan merupakan lembaga Negara dalam sistem politik setelah amandemen
UUD 1945 adalah….
a. DPA
b. MPR
c. DPR
d. Makhamah konstitusi
e. DPD
39. Sistem
perwakilan pada Negara serikat/ federasi pada umumnya adalah….
a.
monokameral d. multikameral
b.
unikameral e. trikameral
c.
bikameral
40. Dibawah
ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial….
a.
presiden memegang kekuasaan eksekutuf
b. presiden
tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen
c.
menteri-menteri bertanggungjawab kepada
parlemen
d.
presiden tidak bertanggungjawab kepada
parlemen
e.
presiden dipilih langsung oleh rakyat
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Pancasila
diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Jelaskan Fungsi Pokok Pancasila !
2. Menurut
pandangan Dr.Alfian, kekuatan suatu ideologi tergantung pada tiga dimensi. Jelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung tiga dimensi !
3. Dalam
sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepala pemerintahan
diduduki oleh dua figur yang berbeda. Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem
pemerintahan parlementer !
4. Menurut teori klasik, bentuk pemerintahan dapat
dibedakan atas sejumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahan. Buatlah bagan bentuk pemerintahan menurut
Polybios dan berilah keterangan seperlunya !
5. Amandemen
UUD 1945 tidak mengubah sistem pemerintahan akan tetapi telah mengubah struktur
ketatanegaraan Indonesia. Jelaskan lembaga-lembaga Negara yang ada pada masa
UUD 1945 sebelum reformasi dan setelah reformasi !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar